A. PENGANTAR
Birokrasi pemerintah tidak bisa
dilepaskan dari proses dan kegiatan politik, pada setiap gugusan masyarakat
yang membentuk suatu tata kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek
politik ini.[1]
Adapun system politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan
di Indonesia, birokrasitetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat,
baik dalam sentralisasi politik maupun system politik yang demokratis
sekalipun.[2] Politik
sebagai mana yang kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku
dan bertindak politik (consists of people
acting politically) yang diorganisasikan secara politik oleh
kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah
untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa
mengangkat kepentingannya dan menyampingkan kepentingan kelompok lainnya.[3]
Kelompok masyarakat itu mempunyai
kepentingan yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi
pemerintah langsung, ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan
kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.[4]
Satu hal yang amat penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan
dalam kondisi organisasi tertentu dan apa yang membedakan kondisi tersebut
dengan kondisi yang lainnya.[5]
B. TINJAUAN TEORITIS
Teori politik adalah bahasan dan generalisas dari
fenomena yang bersifat politik, maksudnya teori politik adalah bahasan dan
renungan atas: [6]
a. Tujuan
dari kekuatan politik
b. Cara-cara
mencapai tujuan
c. Kemungkinan-kemungkinan
dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu
d. Kewajiban-kewajiban
(obligations) yang diakibatkan oleh
tujuan politik itu.
Konsep-konsep yang dibahas dalam konsep teori
politik mencakup: masyarakat, kelas social, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak
dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan social,
pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya.[7] Kekuasaan
merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku
sesuai dengan kehendak yangmempengaruhi.[8]
Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan
dipengaruhi, atau yang satu mempengaruhi dan yang lain mematuhi.
Menurut Macridis, dalam bukunya “Comparative Politics” menguraikan
lembaga politik negara dengan unsure-unsurnya sebagai berikut:[9]
1. Membahas
mengenai konstitusi “constitution”
atau Undang-undang dasar sebagai suatu lembaga politik negara, Of UUD 1945.
2. Membahas
mengenai lembaga politik negara yang sudah lazim sampai sekarang, eksekutif “the executive”, legislative “the
legislative”, dan yudikatif “the
judiciary”.
3. Membahas
mengenai lembaga administrasi/birokrasi “administration”.
4. Membahas
mengenai lembaga control politik dan tanggung jawab politik.
Dalam kamus politik
tahun 2003, birokrasi di definisikan sebagai: (a) Sistem pemerintahan yang di jalankan oleh
pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
(b)
Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba
lamban serta menerut tat aturan yang banyak liku-likunya.
(c) Birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah
ynag sejati, karena mementingkan cara dan bentuk.[10]
Alasan pertama
mengapa birokrasi kuat secara politik adalah karena birokrasi secara
institusional memiliki sumber-sumber kekuasaan yang sangat besar dibanding
institusi lainnya dalam system politik seperti parpol, organisasi massa
(ormas), organisasi profesi, LSM, kalangan pengusaha, organisasi keagamaan,
asosiasi buruh, dan mahasiswa.[11]
Dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat dibutuhkan karena dia merupakan
sarana penguas untuk mengimplementasikan kehendak (interest)-nya dalam
kehidupan rakyat. Sementara itu dari sudut pandang rakyat, birokrasi juga
sangat dibutuhkan sebagai lembaga yang melakukan pelayanan public.[12]
C. PEMBAHASAN
Perjalanan politik masyarakat dan bangsa
Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa birokrasi merupakan
instrument politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna
membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang sudah ada.[13]
Hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena pola-pola pemanfaatan
birokrasi sebagai instrument politik regim terjadi sejak masa pemerintahan
colonial (Sutherland, 1990). Pada masa pemerintahan colonial kalangan “Pangreh
Raja” merupakan instrument kekuasaan pemerintahan.[14]
Ketika memasuki politik masa pasca kemerdekaan,
terutama pada 1950-an awal, istilah Pangreh Praja di tinggalkan dan diganti
menjadi Pamong Praja, dengan harapan mereka akan menjadi aparat pemerintahan
baru yang memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakatnya.[15] Sekalipun
Pamong Praja merupakan sebutan untuk pegawai pemerintahan yang terdapat di
lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan
merupakan sebuah institusi yang menjadi tempat pertarungan kekuasaan dari
partai-partai politik pada masa itu.
Konteks kehidupan politik yang
demokratik pada masa pasca kemerdekaan yang diwarnai oleh system pemerintahan parlementer
membawa implikasi yang sangat besar terhadap birokrasi Indonesia.[16] Yang
menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang merekruit para menteri
dari partai-partai politik tertentu sesuai dengan bentuk koalisi pemerintahan
yang terjadi pada waktu itu.[17]
Maka, yang terjadi kemudian adalah para menteri yang direkruit tersebut
menjadikan departemen yang dipimpinnya sebagai sumber mobilisasi dukungan bagi
partai politiknya.[18]
Oleh karena itu, sangat dikenal bahwa departemen tertentu merupakan sumber
dukungan yang sangat kuat dari partai-partai politik tertentu. Hal itu terjadi
misalnya pada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Penerangan yang merupakan
sumber dukungan yang sangat kuat bagi Partai Nasional Indonesia (PNI).
Sementara Departemen Agama merupakan sumber mobilisasi dukungan yang sangat
efektif bagi Masyumi dan Nahdlatul Ulama(NU).[19]
Pada periode ini, pertama kalinya
terselenggara pemilihan umum yang dikenal sangat demokratis.[20] Pada
awal kemerdekaan ada semacam kesepakatan bahwa lembaga pemerintahan merupakan
sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa.[21]
Anggapan ini cukup beralasan, karena lembaga ini mempunyai birokrasi yang mampu
menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. Namun dalam perjalanan sejarah nampak
gejala semakin menguatnya aspirasi pramodial dalam lembaga birokrasi pemerintah
kita. Partai-partai politik mulai mengincar peluang untuk menguasai lembaga
birokrasi pemerintah ini.[22]
Pemerintah di bawah kepemimpinan partai
politik yang anggotanya mendominasi DPR.[23]
Kedudukan DPR kuat.[24]
Sebaliknya lembaga pemerintah dapat dikatakan lemah posisinya. Sementara itu,
aparat pemerintah yang diharapkan netral juga sudah pandai bermain mata dengan
kekuatan-kekuatan politik yang ada.[25]
Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa
kepentingan politik dari partai yang
sedang berkuasa atau berpengaruh di dalam suatu departemen.[26]
Program-program yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa
dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen.
Penempatan atau perekrutan pejabat dalam strukrtur birokrasi harus diisi oleh
orang dari anggota partai yang berkuasa.
Birokrasi masa pasca-kemerdekaan
mengalami proses politisasi, sekaligus fragmentasi.[27]
Sekalipun jumlahnya tidak terlampau besar, aparat pemerintah bukanlah sebuah
organisasi yang menyatu karena sudah terkapling-kapling ke dalam partai-partai
politik yang bersaing dengan sangat intensif guna memperoleh dukungan. Di dalam
birokrasi terjadi tarik-menarik antar berbagai kepentingan dari partai politik
yang kuat pada masa itu.[28]
Tentu saja, hal itu sangat tidak sehat karena peranan ideology masing-masing
partai meningkatkan proses fragmentasi yang sangat tinggi.[29]
Birokrasi pada masa itu benar-benar mengalami politisasi, yaitu birokrasi
pemerintah semata-mata ditempatkan sebagai instrument politik yang berkuasa
atau berpengaruh.[30]
Hal itu berjalan terus sampai masa pemerintahan
Demokrasi Terpimpin saat demokrasi sedikit demi sedikit mengalami proses
kematiannya, dan kekuasaan bertumpu kepada Presiden Soekarno sebagai Pemimpin
Besar Revolusi dan Penyambung Lidah Rakyat.[31] Arah
gerak birokrasi masih mengalami polarisasi yang sangat tajam dengan mengikuti
arus polarisasi politik masyarakat. Sekalipun demikian, partai-partai politik
sedikit demi sedikit peranannya dalam kehidupan politik nasional semakin
terbatas, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI).[32]
Politik pada masa demokrasi terpimpin
merupakan politik tarik tambang antara tiga kekuatan politik, yaitu presiden
Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat.[33] Tiga
kekuatan partai politik yang dibungkus dalam Nasakom berusaha membagi kaplingan
pengaruhnya di beberapa departemen pemerintahan (They are building a block in the government bureaucracy).[34] Partai-partai politik memainkan peran politik
yang sangat terbatas karena Parlemen dan Konstituante yang merupakan ajang
pertarungan kekuatan-kekuatan politik partai-partai politik telah dibubarkan
oleh Soekarno.[35]
Akibatnya politisasi birokrasi tidak mengalami intensitas yang tinggi
dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sekalipun demikian, fragmentasi dalam
birokrasi merupakan sebuah kenyataan.[36]
D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah
dijabarkan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pasca kemerdekaan
atau pada era orde lama ini, birokrasi pemerintahan telah mengalami kegagalan
fungsi. Maksudnya adalah bahwa birokrasi pemerintahan yang seharusnya memiliki
fungsi sebagai suatu wadah atau instrument untuk mewujudkan dan meningkatkan
tujuan Negara, pada era ini birokrasi justru digunakan untuk kepentingan partai
politik. Konsentrasi aparat birokrasi bukan kepada fungsi dan tugas pelayanan
kepada masyarakat, melainkan segenap energy dicurahkan untuk kepentingan
politik individu maupun kelompok dalam birokrasi. Sehingga tampak jelas bahwa
birokrasi dijadikan sebagai instrument kekuasaan semata.
DAFTAR
PUSTAKA
Azizy,
Qodri. 2007. Change Management dalam
Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Budiardjo,
Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Dwiyanto, Agus, dkk.
2006. Reformasi Birokrasi Publik di
Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Gaffar,
Afan. 1999. Politik Indonesia: Transisi
Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
J.M.
Papasi. 2010. Ilmu Politik: Teori dan
Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu
Kencana S, Inu. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:
PT. Rineka Cipta
Setiyono, Budi. 2012. Birokrasi dalam Perspektif Politik dan
Administrasi. Semarang: Nuansa Cendikia
Surbakti,
Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik.
Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia
Thoha,
Miftah. 2002. Birokrasi dan Politik di
Indonesia. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Thoha,
Miftah. 2012. Birokrasi Pemerintahan dan
Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media dan Matapena Institute
[1] Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia.
(Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27
[2] Dwiyanto, Agus,
dkk. Reformasi Birokrasi Publik di
Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006), hlm. 9
[3] Ibid, Thoha, Miftah, hlm. 27
[4]
Ibid
[6] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama. 2009), hlm. 43
[7] Budiardjo,
Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009), hlm. 43
[8] Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: PT.
Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), hlm. 6
[9] J.M. Papasi. Ilmu Politik: Teori dan Praktik.
(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), hlm 24
[10] Azizy, Qodri. Change Management dalam Reformasi Birokrasi.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007), hlm 14
[11] Setiyono, Budi. Birokrasi dalam Perspektif Politik dan
Administrasi. (Semarang: Nuansa Cendikia, 2012), hlm 66
[13] Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm 230
[14]
Ibid
[16]
Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm 230
[19]
Ibid
[20]
Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), hlm. 136
[22]
Ibid
[25]
Ibid
[26] Dwiyanto, Agus, dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006), hlm. 32
[27] Ibid, Gaffar, Afan. hlm 232
[31] Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm 232
[32]
Ibid
[33]
Ibid
[34] Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), hlm. 137
0 comments:
Posting Komentar