Organisasi
yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah
disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang
dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dapat
dilakukan apabilapara manajer dan anggotanya mengerti dan memahami dengan benar
tentang organisasi. Karena, organisasi tersebut dapat dipandang sebagai wadah,
sebagai proses, sebagai perilaku dan sebagai alat untuk mencapai tujuan
organisasi. Namun, pendefinisian organisasi yang banyak dilakukan oleh para
ahli sekurang-kurangnya mempunyai unsur-unsur adanya manusia atau orang-orang
yang bekerjasama, adanya kerjasama itu sendiri, dan adanya tujuan organisasi
yang telah disepakati.[1]
Menurut
John Pfiffner dan S. Owen Lane, organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan
yang harus dilaksanakan oleh orang-orang, atau kelompok-kelompok dengan kekuasaan
yang diperlukan untuk pelaksaan itu, sehingga kewajiban yang dilaksanakan
demikian itu memberikan saluran-saluran yang terbaik bagi penyelenggara usaha
yang efisien, teratur, positif, dan dikoordinasikan.[2]
Lebih lanjut Cushway dan Lodge menyatakan bahwa setiap organisasi bersifat
dinamis dan akan dipengaruhi sedikit banyak oleh perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungan luar. Umpama, perubahan ekonomi akan mempengaruhi kinerja
bisnis dan perubahan di dalam perundang-undangan akan mempunyai dampak pada
cara organisasi melakukan kegiatannya. Lebih lanjut Cushway dan Lodge menyatakan bahwa setiap
organisasi bersifat dinamis dan akan dipengaruhi sedikit banyak oleh
perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar. Umpama, perubahan ekonomi
akan mempengaruhi kinerja bisnis dan perubahan di dalam perundang-undangan akan
mempunyai dampak pada cara organisasi melakukan kegiatannya.
Oleh karena itu setiap organisasi baik publik maupun
swasta selalu memperhatikan dan menyesuaikan organisasinya dengan
perubahan-perubahan lingkungan. Analisis terhadap organisasi menurut Cushway
harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai macam unsur
baik unsur struktur, proses/ mekanisme maupun orang-orang yang terlibat di
dalamnya. Artinya, perhatian jangan hanya dipusatkan pada struktur organisasi
saja, akan tetapi juga pada kepentingan orang-orang yang ada di dalam
organisasi. Struktur yang baik tidak akan meningkatkakn efisiensi dan
efektivitas jika para pegawainya tidak dimotivasi. Demikian juga para pegawai
yang memiliki motivasi tinggi tidak akan memberi hasil yang baik jika mereka kecewa
terhadap struktur, sistem atau manajemen organisasinya.[3]
Gitosudarmo
mendefinisikan organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas
kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang- ulang oleh sekelompok
orang untuk mencapai suatu tujuan.[4] Prof. Dr. Mr. S. Pradjudi
Atmosudiro menyatakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan
struktur hubungan kerja atau sekelompok orang memegang posisi yang bekerja sama
tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.[5]
G.R
Terry menyatakan bahwa organisasi berasal dari perkataan “organisme” yaitu
struktur dengan bagian- bagian yang demikian diintegrasi hubungan mereka satu
sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Jadi organisasi
terdiri dari dua bagian pokok yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.[6]
Etzioni
(1982) memuat garis besar pembahasan dalam organisasi modern dari mulai
definisi, ciri-ciri, pendekatan teori, struktur, dan legitimasi birokrasi,
wewenang administratif, dan hubungan antara organisasi dan lingkungan sosial.
Menurut Etzioni ciri-ciri organisasi, diantaranya adalah:[7]
1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan, dan
tanggungjawab komunikasi merupakan bentuk-bentukmpembagian yang tidak dipolakan
begitu saja atau disusun menurut cara-cara tradisional, melainkan sengaja
direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu;
2. Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan berfungsi
mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi
mencapai tujuannya, pusat kekuasaan secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil
yang telah dicapai organisasi, dan apabila diperlukan menyusun pola-pola baru
guna meningkatkan efisiensi;
3. Penggantian tenaga dimana tenaga yang dianggap tidak
bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain dan organisasi
dapat mengkombinasikan anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi
(Etzioni, 1982:4).
Katz dan Kahn
(dalam Steers, 1985:135) mengharuskan organisasi untuk dapat memenuhi tiga
persyaratan perilaku penting agar mampu memastikan keberhasilan akhir dari para
pekerja, yaitu:[8]
a) Organisasi harus mampu membina dan mempertahankan
suatu armada kerja yang mantap terdiri dari personel yang terampil;
b) Organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang
dapat diandalkan dari para personelnya, dalam hal ini setiap personel bukan
saja dituntut untuk bersedia berkarya, tetapi juga harus melakukan tugas khusus
yang menjadi tanggung jawab utamanya;
c) Para personel harus mengusahakan bertingkah laku
spontan dan inovatif, dengan demikian para personel jangan hanya bertingkah
laku pasif saja.
a.
Struktur Organisasi
Menurut Indra
Iman struktur organisasi merupakan sebuah sistem hubungan yang ada antara para
pemegang (anggota) organisasi. Secara umum, struktur organisasi mengambil
bentuk hierarki dari mana wewenang dan tanggung jawab dibedakan sepanjang
dimensi vertikal seperti departemen, divisi sepanjang dimensi horizontal setiap
derajat yang berbeda dari setiap wewenang setiap dimensi horizontal dibedakan
menurut spesialisasi dan mana para karyawan dikelompokkan ke dalam unit
organisasi berasarkan keahlian dan spesialisasi yang sama.[9]
Elemen dari
terbentuknya sebuah struktur organisasi salah satunya adalah pembagian kerja.
Dalam hal ini perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk pencapaian
tujuan tentunya telah ditentukan. Keseluruhan pekerjaan dan kegiatan yang telah
direncanakan tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah bagaimana
mengimplementasikannya. Upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan
dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan
spesifik dimana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap
kegiatan yang sederhana dan spesifik. Pembagian kerja dapat dihubungkan dengan
satuan organisasi dan dapat dihubungkan dengan pejabat. Saat ini penggunaan
pembagian kerja lebih banyak digunakan karena pada dasarnya yang dibagi-bagi
adalah pekerjaannya, bukan orang-orangnya. Pembagian kerja dapat diartikan dua
macam:[10]
1. Pembagian kerja adalah rincian serta
pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama
lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. Misalnya Sekretariat
Jendral, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Inspektorat Daerah,
Badan, Balai yang semua ini mempunyai rincian aktivitas.
2. Pembagian kerja adalah rincian serta
pengelompokan tugas-tugas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain
untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu. Misalnya Sekretariat, Bendahara,
Kepala Seksi, Ketua Panitia, Juru Bayar, Direktur, Menteri, Presiden yang semua
ini memiliki rincian tugas.
Di
dalam suatu struktur organisasi juga terdapat prinsip-prinsip organisasi,
menurut Winardi (2004:189-190), prinsip-prinsip organisasi tersebut adalah
sebagai berikut:[11]
1. Pembagian Kerja dan Spesialisasi.
Spesialisai dapat dipandang dua macam sudut, yaitu: Pertama, dengan
jalan membagi sesuatu pekerjaaan dalam bagian yang kecil. Kedua, dengan
memusatkan usaha-usaha individual pada aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan
bakatnya semaksimum mungkin.
2. Garis-garis Otoritas yang Jelas.
Aktivitas-aktivitas perusahaan harus dibagi dalam segmen-segmen yang digariskan
dengan jelas, sehingga masing-masing ditempatkan dalam hubungan yang berimbang
satu sama lain.
3. Penetapan Tanggung jawab secara
Jelas.Setiap orang harus mengerti dengan baik tugas-tugas untuk apa ia
bertanggung jawab.
4. Otoritas yang sesuai dengan tanggung
jawab. Penetapan tanggung jwawab harus diikuti dengan otoritas yang cukup untuk
melaksanakannya. Otoritas untuk membuat keputusan harus diberikan hingga bidang
di mana problem timbul dan dimana keputusan-keputusan akan diterapkan.
5. Kesatuan penugasan. Fungsi-fungsi yang
serupa sebaiknya berhubungan erat di dalam struktur yang ada. Fungsi-fungsi
yang berhubungan dengan masig-masing posisi yang harus konsisten dan harus
adanya syarat-syarat yang cukup sama dengan skill.
6. Rentang pengawasan. Terdapat adanya
pembatasan terhadap jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang atasan.
7. Komunikasi Semua
unit dan individu-individu di dalam organisasi yang bersangkutan yang tangung
jawab mereka mengharuskan adanya kontak dengan pihak lain harus dapat
melaksanakannya tanpa pembatasan-pembatasan dari struktur formal.
8. Komite-komite. Suatus sistem komite yang
dibentuk dengan baik dapat merupakan alat administrasi yang berharga.
Berdasarkan
tipe-tipe dan wewenang, maka bentuk struktur organisasi dapat dibedakan sebagai
berikut:
a) Organisasi Lini (Lini Organization)
b) Organisasi Lini dan Staff (Line and
Staff Organization)
c) Organisasi Fungsional (Functional
Organization)
d) Organisasi Lini, Staff dan Fungsional (Line,
Staff, and Functional Organization)
e) Organisasi Komite (Committee
Organization).
[1] Hendra Dermawan Siregar.
2008. Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi
pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia). Tesis Sekolah Pascasarjana,
Universitas Sumatera Utara, Medan
[2] Supardi & Syaiful
Anwar. Dasar-dasar Perilaku Organisasi. (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta
2002). hlm 4
[3] Bambang Istianto.
Manajemen Pmerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik. (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2009). hal 64-65
[4] Ardana, Komang dkk. Perilaku Keorganisasian. (Denpasar:
Graha Ilmu2008). Hal,1
[5] Hasibuan, Malayu S.P.
Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: CV. Haji Masagung. 2005). Hal 121
[6] Ibid, Supardi &
Syaiful Anwar.
[7] Melinda
Ratna Agustina. 2013. Evaluasi
terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Kotabaru. Jurnal Program Studi
Magister Ilmu Pemerinatahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lambung Mangkurat
[8] Erlina Hasan. Komunikasi
Pemerintahan. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm7-8
[9] Indra Iman &
Siswandi. Aplikasi Manajemen Perusahaan Analisis Kasus dan Pemecahannya.
(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007). hal 53
[10] Sutarto. Dasar-Dasar
Organisasi. (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1995). hal 104
0 comments:
Posting Komentar